PERISTIWA ABEPURA: Pertanyaan bagi Keindonesiaan

Kalau anda berada di Jakarta dan kebetulan melewati Lapangan Banteng, anda pasti akan menemukan sebuah patung orang yang  berdiri tegak dengan kedua tangan terangkat ke atas. Di kedua tangan dan kaki patung yang terbuat dari perunggu dengan berat 8 ton ini terdapat belenggu yang telah diputuskan.  Tinggi patung pria yang bertelanjang dada ini 9 meter dari kaki sampai kepala, dan tinggi keseluruhan sampai ujung tangan kurang lebih 11 meter. Dan bila dihitung dari landasan bawah, Patung yang arsiteknya adalah Silaban ini tingginya 25 meter.

Ide pembuatan patung yang dilaksanakan oleh tim pematung dari Keluarga Arca Yogyakarta ini datang dari Bung Karno. Saat itu, tahun 1962, Irian Barat merupakan satu-satunya wilayah di nusantara yang masih dikuasai oleh Belanda setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Berbagai usaha dilakukan untuk mengusir Belanda yang terkesan mencoba mengulur-ulur waktu dengan menjanjikan untuk melepas Papua selambat-lambatnya pada tahun 1970. Bagi pemerintah Indonesia, keberadaan Belanda di Irian Barat menjadi ancaman untuk bangsa yang baru merdeka ini. Pada 19 Desember 1961, Soekarno menyatakan Trikora di Yogyakarta, yang isinya adalah: 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda; 2. Kibarkan Sang Saka Merah Putih di seluruh Irian Barat; dan 3. Bersiap untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Persiapan-persiapan dalam bidang militer (membeli senjata dari luar dan membentuk Komando Mandala), diplomasi (mendekati negara-negara lain supaya mereka tidak mendukung Belanda dalam kasus Irian Barat), dan ekonomi (nasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia melalui UU nomor 86 tahun 1958) mulai dilakukan.

Dalam konteks mengupayakan pembebasan Irian Barat inilah tugu tersebut dibuat. Patung yang pembangunannya membutuhkan waktu setahun ini hendak menyadarkan dan menyerukan kepada masyarakat Indonesia bahwa ada saudara-saudara sebangsa yang masih berada di bawah penjajahan; bahwa masyarakat Indonesia yang sudah terbebas dari penjajahan Belanda memiliki kesamaan nasib dengan orang-orang Irian Barat. Lapangan Banteng yang pada waktu itu merupakan pintu gerbang bagi tamu-tamu yang datang dari lapangan terbang Kemayoran dipilih sebagai tempat untuk membangun patung ini.

Patung yang kemudian diresmikan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1963 ini merupakan sebuah tugu yang dibangun untuk mengungkapkan makna yang amat berharga perihal keindonesiaan. Tugu “Pembebasan Irian Barat” ini menyuarakan bahwa orang-orang Papua yang kala itu mengalami nasib yang sama mesti dibebaskan dan diberi kesempatan untuk membangun dan mengusahakan kebaikan hidupnya. Dalam bahasa Ernest Renan, mereka adalah bagian dari Indonesia atas dasar “kesamaan nasib” dan sama-sama bertujuan membangun “kebaikan umum” (common good”).

Sayangnya, keluhuran makna yang terkandung di balik Tugu Pembebasan Irian Barat ini menjadi kabur bila kita menyaksikan peristiwa-peristiwa pelanggaran berat HAM di Papua. Dalam peristiwa Abepura tahun 2000 khususnya, kita menyaksikan hal yang berbeda, yang bertolak belakang dengan rasa senasib dan kesamaan cita-cita untuk membangun kebaikan umum yang disuarakan oleh bangsa Indonesia ketika berusaha membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda.

Dalam “Ringkasan Eksekutif Laporan Akhir KPP HAM Papua/Irian Jaya” dipaparkan bagaimana pelanggaran hak asasi manusia di Papua adalah konsekuensi logis dari kebijakan politik dan keamanan pemerintah yang didasari pandangan stereotipe yang diskriminatif tentang penduduk Papua. Insiden traumatis Abepura pada tanggal 7 Desember 2000 menunjukkan kenyataan tersebut dengan cukup jelas.

***

Peristiwa Abepura berawal dari penyerangan sekelompok masa tak dikenal sekitar pukul 01.30 WIT terhadap petugas Polsek Abepura.  Akibat penyerangan dengan senjata tajam berupa kapak dan parang itu Brigpol Petrus Epaa tewas, sedangkan Briptu Darmo, Bripka Mesak Kareni dan Bripka Yoyok Sugiarto menderita luka-luka. Dalam waktu yang hampir bersamaan terjadi pembakaran ruko di Jl. Gerilyawan yang berjarak sekitar 100 m dari Mapolsek yang dilakukan oleh kelompok massa lain yang juga tidak dikenal. Sekitar pukul 05.00 atau menjelang pagi ditemukan mayat Markus Padama di kantor Dinas Otonom yang berjarak sekitar 2 km dari Mapolsek Abepura.

Setelah mendapat dan melihat situasi, Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing, SH mengeluarkan perintah pengejaran dan penyekatan. Untuk operasi pengejaran dan penyekatan itu kendali operasi langsung berada di bawah Kapolres dengan dibantu oleh Dansat Brimobda Irian Jaya Kombes Pol. Drs. Johny Wainal Usman. Atas dasar perintah tersebut, satuan Brimob melakukan pengejaran ke beberapa tempat.

Berdasarkan hasil temuan KPP HAM Papua/Irianjaya, dalam pengejaran tersebut aparat kepolisian terbukti kuat terlibat dalam penyisiran brutal masyarakat sipil di Asrama Ninmin, Yapen Waropen, dan Ikatan Mahasiswa Ilaga (IMI) serta pemukiman warga Kobakma Mamberamo, Suku Lani dan Yali. Dalam aksi tersebut, terjadi penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap 105 orang warga sipil, dan pembunuhan kilat (sumarry killing) terhadap Elkius Suhuniap (warga sipil) di daerah Skyline, Jayapura Selatan. Aparat juga melakukan penyiksaan (torture) berulang-ulang terhadap 9 perempuan dan 96 laki-laki. Akibatnya Orry Ndronggi dan Joni Karunggu (warga sipil) tewas dalam penahanan (dead of custody) di Mapolres Jayapura. Aparat juga telah melakukan penganiayaan (persecution), memaksa masyarakat untuk mengungsi atau pengungsian secara tidak suka rela (involuntary displace persons), dan pelanggaran atas hak milik (right of poverty) terhadap masyarakat setempat.

Bertolak dari temuan itu, KPP HAM Papua/Irian Jaya menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM dalam Peristiwa Abepura. Namun, pemerintah melihat peristiwa tersebut sebagai bagian dari usaha mempertahankan kesatuan Negara Republik Indonesia dari bahaya separatisme. Alhasil, hingga hari ini tak satupun pelaku dibalik peristiwa pelanggaran berat HAM ini yang dihukum. Peristiwa Abepura, bagi masyarakat Papua, semakin mempertegas posisi mereka sebagai pihak yang selalu tereksploitasi dan menjadi korban ketidakadilan para aparat.

***

Peristiwa Abepura ini hanya salah satu gambaran suasana HAM di Papua yang memprihatinkan. Rakyat terjepit antara ikatan kekeluargaan pada masyarakatnya sendiri yang dicap OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan tuntutan pihak pemerintah dan ABRI. Mereka akan dinilai menolak pembangunan oleh pihak pemerintah jika mereka mau setia pada identitas kultural (tatanan sosial, tatanan kepemimpinan, tatanan hak-kewajiban) yang diwarisinya sebagai pegangan hidup.

Budaya mereka dipersempit oleh pihak luar menjadi hasil kesenian serta kerajinan tradisional semata-mata. Kebudayaan tidak dilihat sebagai sebuah gairah hidup yang lengkap dengan persepsi terhadap dunia dan sejarahnya. Sumber daya alam tanah Papua dihisap oleh kekuatan pemodal sehingga keuntungan positif hampir tidak dirasakan oleh orang Papua sebagai tuan rumah. Dengan dalih legalistik dan ideologis: bahwa tanah dikuasai Negara; bahwa pembangunan nasional harus didahulukan, maka pemerintah menguasai tanah-tanah adat masyarakat Papua. Padahal, dalam sistem budaya Papua, tanah-tanah adat bukanlah sebuah komoditi melainkan warisan budaya bangsa.

Dalam Dialog Nasional Papua: Sebuah Kisah Memoria Passionis Papua, Budi Hernawan dan Theo van den Broek mengungkapkan bahwa kenyataan-kenyataan seperti disinggung di atas tersusun selama puluhan tahun dan menggelora sebagai sejarah bangsa Papua. Sejarah ini tidak pernah menjadi sejarah resmi bangsa yang diajarkan di sekolah-sekolah. Rangkaian peristiwa itu ‘hanya’ menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa Papua yang yang dengan tajam dan jernih mencatat rekaman peristiwa-peristiwa ini: “Di sungai ini kami punya bapa dibunuh; di lereng gunung itu dulu ada sejumlah kampung yang dikasih habis sama ABRI; di lapangan itu tete moyang kami dulu dipaksa untuk membakar koteka karena dianggap primitif; gunung itu dulu kami punya sekarang orang sudah kasih rusak kami punya mama; dulu kami gampang cari binatang di hutan tapi sekarang kami tidak boleh masuk karena katanya milik perusahaan yang dilindungi Undang-undang negara; kami punya anak tidak bisa maju karena guru-guru di sekolah hampir tidak ada, susah dapat obat karena mahal; dsb.”

Cerita-cerita mengenai penindasan yang mereka alami ini tidak pernah dibukukan, tetapi diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Nada dasar segala ungkapan ini adalah: kami dinilai bukan manusia. Artinya, orang Papua merasa bahwa mereka tidak diperlakukan sebagai manusia tetapi sebagai obyek: obyek kebijakan politik, obyek operasi militer, obyek pengembangan ekonomi, obyek turisme, dsb.

***

Bertolak dari kenyataan di atas, nampak bahwa Peristiwa Abepura adalah contoh nyata problem keindonesiaan kita. Adanya pelanggaran berat HAM dan kenyataan bahwa tak satupun pelaku dalam Peristiwa Abepura yang mendapatkan hukuman menunjukkan bahwa Papua belum benar-benar lepas dari belenggu. Orang-orang Papua belum diperlakukan sebagai saudara-saudara sebangsa yang mempunyai hak yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Oleh karena itu, bagi saya, ketika kita memandang tugu “Pembebasan Irian Barat” dengan segala makna yang berada di baliknya, dan menghadapkannya pada kenyataan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun pelaku pelanggaran berat HAM dalam peristiwa Abepura yang dibawa ke pengadilan dan mendapatkan hukuman yang adil, maka kita patut dan harus bertanya “Inikah keindonesiaan yang dicita-citakan dalam kemerdekaan 1945?” “Inikah pembebasan yang dimaksud dan dijanjikan oleh semua elemen “bangsa Indonesia” bagi “saudara sebangsa” (orang Papua) ketika  bergerak bersama mengusahakan “kebebasan” Irian Barat pada 1962?” “Inikah makna solidaritas akan ‘kesamaan nasib’ dan rasa keindonesiaan yang mau disampaikan oleh Tugu Pembebasan Irian Barat?” “Atau apakah Tugu Pembebasan Irian Barat bagi kita hanya sebuah tugu yang nilainya sebatas pada sebuah bangunan dari masa lalu?”

Apapun jawaban kita atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, bagi saya peristiwa Abepura menghadirkan sejumlah pertanyaan lain yang lebih mendasar perihal keindonesiaan kita. Benarkah orang-orang Papua adalah saudara sebangsa bagi kita? Kalau mereka bukan saudara sebangsa, kenapa kita memaksa mereka menjadi bagian dari Indonesia dan bahkan dengan kekerasan pula? Apakah kita ini penjajah?

Atau, kalau mereka saudara sebangsa kita, lalu mengapa kita memperlakukan mereka secara berbeda? Mengapa kita tidak memberi kepada mereka apa yang menjadi HAK mereka? Mengapa kita seolah-olah menjadi penonton atas semua peristiwa kekerasan yang menimpa saudara sebangsa kita? Apakah kita memang bangsa Indonesia?

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow…”

-Albert Einstein-

Penulis  : Erens Albertus Gesu (STF Dryarkara) , Juara I

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: